jurnal otonomi daerah. Pengakuan otonomi di desa, Taliziduhu Ndraha (1997:12) menjelaskan sebagai berikut : a. jurnal otonomi daerah

Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 13 No. ac. Agus Pramusinto, Erwan Agus Purwanto (Ed), Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik: Kajian tentang Otonomi Daerah di Indonesia, Gava Media, 2009, Yogyakarta. 2, Mei 2017 Demokrasi dan Integrasi NKRI dalam Sistem Otonomi Daerah. Mengurangi kesenjangan antar daerah. Menata kembali peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah untuk memperbaiki hubungan vertikal dalam pemerintahan. Jurnal JIPS alam Implementasi Otonomi Daerah D Mewujudkan Good Governance Di Daerah Sumatera Barat , Vol. ANALISIS DAN PEMBAHASAN Otonomi Da er ah di I ndo ne s ia t e lah diat ur da la m u nd a ng - u nda ng , yang dalam perkembangannya telah mengalamiperubahan dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu program yang diberikan pemerintah saat ini adalah pemberian dana desa dengan proporsi 90:10. 1 Tahun 2011 97 OTONOMI DAERAH DAN PERMASALAHANNYA DALAM PENGELOLAAN KELAUTAN Masyhuri Imron1 Abstract Since 1999, based on Law No. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. com Abstract: Otonomi daerah yang bergulir di Indonesia pasca reformasi 1998 merupakan proses bergulirnya sistem negara dan pemerintahan di. (2010) “Menuju Desentralisasi Berkeseimbangan”, Makalah ditulis untuk Jurnal Ilmu Politik AIPI Nomor 21 Tahun 2010 dengan tema “Dasawarsa Kedua Otonomi Daerah: Evaluasi dan Prospek”, hlm. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa daerah dapat dihapus atau digabung dengan daerah lain, dan daerah otonom dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah jika dipandang sesuai denganJurnal Online; Universitas Gadjah Mada Toggle navigation. UU No. Hubungan Otonomi Daerah dengan Dekonsentrasi Otonomi Daerah yang merupakan suatu pemberian wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri dan berdaya untuk membuat keputusan mengenai kepentingan daerahnya terdiri atas dua instrumen,. pp. Menurut F. daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. H. 61 Samsul Wahidin, Hukum Pemerintahan Daerah Pendelum Otonomi Daerah Dari Masa ke Masa, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) Hlm 13 62 Ibid, Hlm 29 63 The Liang Gie,”Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia Suatu Anaisis Tentang Masalah-masalah Desentralisasi dan Cara-cara. R. 158 Yogyakarta ni’matul. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual37 Secara Bahasa kata “otonomi” berasal dari bahasa Yunani yakni autonomi. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan UU No. Jurnal Ilmu Pemerintahan Moderat: Modern dan Demokratis. Bureaucracy development is one of a pact instrument to realize good governance. 1406-1417. Kebijakan otonomi daerah sendiri diberikan sebagai respon dan solusi atas adanya perbendaan kondisi, nilai, potensi dan perbedaan lainnya agar masyarakat. Otonomi Daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Negara,yang didalamnya jelas meng- implementasikan point-point yang ada dalam Pancasila kedalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah, sampai saat ini belum menyentuh dan belum terukur ataupun teruji. Pembahasan B. Tetapi Otonomi Daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Negara,yang didalamnya jelas meng- implementasikan point-point yang ada Otonomi daerah menjadi sesuatu yang disakralkan pasca Reformasi 1998, banyaknya perdebatan seputar otonomi daerah sebagai manifestasi dari desentralisasi kekuasaan pemerintahan mendorong Pemerintah untuk secara sungguh‐sungguh merealisasikan konsep otonomi daerah secara jujur, penuh kerelaan dan konsekuen mengingat wacana dan konsep otonomi daerah memiliki sejarah yang sangat panjang seiring. Tabel. Jurnal SAS DOSA ol 19 No. Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah, Jakarta, 2003, hal. 2. 2 No. 2 | N o . Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm, 15. Sugeng Istianto: Otonomi Daerah adalah sebuah hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah. otonomi daerah di era desentralisasi yang ter-laksana dewasa ini. Namun tulisan-tulisan itu menjadi tidak komperhensif karena terserak dalam berba-gai media. Sagala, Andi, et al. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Jurnal PamongPraja, Vol. Otonomi Daerah Untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pengelolaan Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). 32 Tahun 2004, menganut prinsip yang sama dengan UU No. Pengelolaan batas wilayah daerah sangat penting untuk berbagai urusan pembangunan misalnya pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan jalan di era otonomi daerah dianggapmasih menghadapi masalah dari segi pengaturan yang berakibat negatifkepada pelaksanaannya. Alexsander Yandra. 6, No. penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Didi Djadjuli Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Jln. 80 JURNAL CRIKSETRA, VOLUME 5, NOMOR 9, FEBRUARI 2016 urusan pemerintah dan. Nilai mean rank kontribusi pajak dan retribusi sesudah otonomi daerah 7,00) lebih tinggi daripada sebelum otonomi daerah (2,50). id / irbashmail@gmail. 434Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan) . Pertama, lingkup kewenangan daerah provinsi,. Kemudian, kelompok unitaris. 04 December 2014 - 246 PENGARUH DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH. (Pasca Putusan MK) dalam Pilkada Pasca Putusan MK. Dalam hubungan ini UU No. Maka dari itu Otonomi Daerah bisa menjadi salah satu cara penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dimana daerah daerah diberikan kewenangan Otonom yang sesuai dengan Nilai Nilai yang ada dalam Pancasila. Baru setelah reformasi 1998 yang menumbangkan rezim sentralistik Orde Baru, praktik otonomi daerah secara otentik dan komprehensif yang memberi ruang. 1. 2, Juni 2013 Bandung; yang semakin menunjukkan dengan jelas bahwa ada persoalan pembangunan Infrastruktur lintas daerah yang dihadapi dalam era otonomi daerah dewasa ini. jurnal administrasi publik, Vol. IX No. jelas bagi perbaikan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. ) pada Universitas Islam Negeri . Journal article // Jurnal Niara. Beberapa buku yang ditulis lebih pada aspek hukum yang kering data empirik. Jurnal ini menerbitkan artikel dan karya tulis ilmiah yang terkait dengan pemerintahan daerah. 2, halaman: 108-124, Juli 2008 108 TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA. Kata kunci: Otonomi dan Sistem Pemerintahan di Indonesia May 30, 2022 · Jurnal Sosial Teknologi Published by Green Publisher, 1 (11): 14. Otonomi daerah di Indonesia telah ada sejak tahun 1903 yang terbagi ke dalam 3 (tiga) masa yakni masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa Indonesia merdeka. 2, November (2022), 198-211 198 Hakikat Otonomi Daerah Yang Luas, Nyata Dan Bertanggung Jawab Dalam Perspektif Utilitarianisme Cynthia Haditaa, Susi Dwi Harijantib a Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia, Email: [email protected] daerah sebagai bentuk otonomi daerah di Negara Indonesia merupakan bentuk sistem pemerintahan yang bertujuan untuk memajukan nilai serta kemampuan mandiri di daerah. Dalam bahasa Inggris, otonomi berasal dari kata “autonomy”, dimana “auto” berarti sendiri dan “nomy” sama artinya dengan “nomos” yang berarti aturan atau Undang-undang. 0 semua yang ada di Indonesia bersifat terbatas baik di sektor ekonomi, pendidikan, dan ketenagakerjaan. 6, No. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 hingga ayat 7. Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, Surabaya: Insan Cendekia, 2001, h. Volume 1. 7. Si M BPelaksanaan otonomi daerah saat ini telah berusia satu dasawarsa, ada anggapan bahwa program nasional ini telah menimbulkan dampak negatif yang antara lain menimbulkan disintegrasi nasional dan ketegangan. Bentuk otonomi yang dapat menguatkan Negara kesatuan republik indonesia adalah otonomi daerah dalam bentuk otonomi luas dan Otonomi Khusus. 32. 22 Tahun 1999 tersebut mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1999, terlahir Keywords: Otonomi, Peraturan Daerah, Syariah. JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 1 | Vol. 4 Hari Sabarno, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) 3. Menciptakan manaqjemen yang lebih fleksibel, inovatif dan kreatif. B. Otonomi daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metadata Show full item record. otonomi daerah telah jelas sejak pembentukan daerah otonom. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai administrator Pemerintah Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Upaya Kesehatan. 6. Setidak- tidaknya makna filosofis itu terlihat melalui substansi yang tertuang dalam Pasal 1 angka (12) Undang-Undang No. Abstrak Terhitung sejak 1945 – 2017, baru sekitar 48% dari 977 segmen batas daerah di Indonesia yang disahkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah. com b Fakultas. 9 Dalam otonomi daerah, otonomi memberikan kewenangan yang luas, nyataPerjalanan otonomi daerah dalam praktik melahirkan dorongan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui kolaborasi dengan sejumlah investor yang berpotensi merusak ekologi, mereduksi sumber daya alam serta penggeseran terhadap masyarakat adat untuk mengakses hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan hak kolektif yang dapat. 1. Daerah-Daerah itu bersifat otonom (streek dan locale rechtsgemeenschappen) atau bersifat Daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat tiga persoalan mendasar, yakni hukum, hak asasi manusia (ham) dan otonomi daerah. FISIPOL-UIR Jurnal Siasat. PROGRAM STUDI ILMU POLITIK (POLITIK LOKAL) UNIVERSITAS HASANUDDIN. Journal of Governance Innovation . Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di tiga Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat yakni Kota Padang, Bukittinggi dan Kabupaten Pesisir Selatan, mengingat bahwa titik berat otonomi dilaksanakan di daerah Kabupaten dan Kota. Kinerja Keuangan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. 3, Desember 2013, hlm. Otonomi Daerah Untuk Demokrasi & Kemandiri Rakyat, Candi Cipta Paramuda, Bandung, hlm. By Law 32/2004, local parliament and local government were. Jurnal Niara, vol. hal 9. Dalam bahasa Inggris, otonomi berasal dari kata “autonomy”, dimana “auto” berarti sendiri dan “nomy” sama artinya dengan “nomos” yang berarti aturan atau Undang-undang. Syaukani, H. Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. Pengertian Otonomi Daerah Di Era Otonomi seperti saat ini kemandirian suatu daerah adalah tuntutan utama yang tidak dapat dielakkan lagi. kebijakan pertanahan yang diterapkan di D. Rifi Rivani Radiansyah. Indonesia sebagai negara demokrasi berlandaskan pada pemerintahan rakyat. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Otonomi Daerah sering disamakan dengan kata desentralisasi, karena biarpun secara teori terpisah namun dalam praktiknya keduanya sukar dipisahkan. Urusan wajib Pemerintah Daerah di bidang kesehatan yang. 3| 2019 Otonomi Daerah Sebagai Instrumen Pertumbuhah Kesejahtraan Dan Peningkatan. Kedudukan dan Urgensi Naskah Akademik dalam Pembentukan Suatu Peraturan Daerah di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang. Dari ke 5 daerah khusus dan istimewa tersebut di atas, 4 daerah khusus 28 Jurnal llmu Pemerintahan . Kesimpulan skripsi ini, pada dasarnya adalah tentang perkembangan peraturan tentang Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara yang di analisis dari perbandingan peraturan yang mengaturnya pada. 2015 Hal. Sebagaimana kita lihat bahwa pemaknaan otonomi daerah masih dianggap sebagai suatu “tameng” kekuatan bagi daerah yang mengarah kepada egosentris, tanpa memperhatikan sinergitas daerah dalam membangun wilayah dan juga lintas daerah. 1 2008 Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif State-Society Relation * Syarif Hidayat ** Seperti disinyalir Diana Conyer (1983), perdebatan tentang konsep desentralisasi belum berakhir, dan tidak pernah akan berakhir. Oleh sebab itu diperlukan upaya yang serius untuk meningkatkan penerimaan yang bersumber dari daerah (PAD). otonomi daerah, desentralisasi, dan otonomi khusus. Artinya, tiap daerah tersebut memiliki wewenang untuk mengatur dan menentukan arah dan hal yang diperlukan. 343. daerah/otonomi daerah, dan yang lebih penting lagi yaitu reformasi terhadap perangkat daerah dan mentalitas (etika dan moral) aparatur penyelenggaranya, sehingga good governance dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat dicapai. Menurut UU No. Sistem otonomi daerah tertulis secara umum dalam PasalTUGAS PENDIDIKAN PANCASILA ANALISA ARTIKEL OTONOMI DAERAH Oleh : Nama : Danang Kusuma NIM : 1431140042 Kelas : MI-1D PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA POLITEKNIK NEGERI MALANG TAHUN 2014 Artikel Asli PENGARUH OTONOMI DAERAH TERHADAP KEWENANGAN PENGELOLAAN HUTAN DI BALI. Dengan adanya Otonomi Daerah diharapkan adanya peningkatan pelayanan umum. Abstract. Prinsip otonomi luas itu mendapat landasannya pada Pasal 18. Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 4 - Desember 219 419-432 yang berlebihan akan menciptakan pemerintahan yang berkarakter sentralistis, di mana diskresi dan partisipasi lokal dapat terabaikan. H. pdf - Published Version. Daerah-Daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan Daerah, oleh karena di Daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar. Hal. Daerah otonom harus memiliki power (termasuk dalam sumber-sumber keuangan) untuk menjalankan fungsi-fungsinya, memberikan pelayanan publik serta sebagai institusi yang mempunyai pengaruh agar ditaati warganya, 5. Hoessein, B. 2. Sejalan dengan kondisi di atas, kebijakan. E052192004. 42 Otonomi Daerah dan Kebijakan Anggaran Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi atas dapat dijadikan ukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. 118 Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. Demokrasi, otonomi daerah dan pemerintahan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai hal seperti sistem politik, pemerintahan dan sistem perwakilan. B. Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah. 0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. Namun tulisan-tulisan itu menjadi tidak May 1, 2011 · Jurnal PamongPraja, Vol. Fokus kajian studi ini mengulas politik hukum otonomi daerah ruang lingkup desentralisasi asimetris, dimana terdapat daerah-daerah yang dapat disebut desentralisasi asimetris,. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa Jurnal Politik ProfetikVolume 1 Nomor1 Tahun 2013 Sakinah Nadir Otonomi Daerah pada dasarnya berkaitan erat dengan pola pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jurnal Otonomi Keuangan Daerah ISSN 2355-0880 merupakan upaya Program Studi Keuangan Daerah Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) turut serta memberi konstribusi ilmiah terhadap teori atau penerapan ilmu bidang keuangan daerah yang dari hari ke hari semakin dinamis sesuai dengan perkembangan. 22 tahun 1948 mengatur susunan Pemerintah Daerah yang demokratis, membagi dua jenis daerah otonom yakni, daerah otonom biasa dan otonomi istimewa, dan tiga tingkatan daerah otonom yakni, provinsi, kab/ kota dan desa. Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Kedeputian Bidang Kajian Kebijakan, yang telah melaksanakan kajian berupa telaahan isu-isu strategis di bidang Desen-tralisasi dan Otonomi Daerah. 32 of 2004, Indonesia has implementeed local autonomy inDesentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Husin,Taqwaddin. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menerima opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) dalam Laporan Audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama lima tahun berturut-turut, terhitung dari 2013-2017. Hyper-centralisation which has been systematically institutionalized during Suharto's rule has been responded with various kind of discontent masked with abandonment of a concept of Indonesia as a unitary state. al. Pengakuan otonomi di desa, Taliziduhu Ndraha (1997:12) menjelaskan sebagai berikut : a. 226 J U R N A L M ED IA HUK UM ABSTRAK Sejak Indonesia menjadi negara yang berdaulat, perbatasan sudah menjadi masalah yang bahkan belum menemukan titik terang sampai sekarang. 11150450000012. b. Dalam pelaksanaan urusan ini, tata kelola yang baik harus dilakukan kepada pemerintah. Pengertian Otonomi Daerah Di Era Otonomi seperti saat ini kemandirian suatu daerah adalah tuntutan utama yang tidak dapat dielakkan lagi. Agus Dwiyanto, dkk, ReformasiTata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, 2003,Yogyakarta. berdasarkan Asas Otonomi. com Dasar Hukum dan Landasan Teori Otonomi Daerah 1 . Carolyn Teich Adams. Dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus. dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan. Brian C. written by nani March 13, 2018. Tujuan pemberian dana desa ini adalah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan. otonomi daerah masih dianggap sebagai suatu “tameng” kekuatan bagi daerah yang mengarah kepada. 22 tahun 1999 hendaknya dilihat dalam dua perspektif sekaligus. 1, April 2013. Etnisitas dalam Otonomi Daerah. antara otonomi daerah dan kesejahteraan orang Indonesia. bagaimana otonomi daerah berimplikasi pada bidang politik, ekonomi, social budaya, dan hukum 7. 150 Ciamis Abstrak Peran Pemerintah Daerah di era otonomi daerah sangat besar sekali, dimana pemerintahNamun kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, otonomi daerah dimanfaatkan oleh oknum-oknum pejabat daerah untuk kepentingan diri dan kelompoknya. com. Jurnal EKONOM I PEMBANGUNAN Kajian egaraEkonomi N Berkembang Hal: 105 – 108 105 Judul Buku : Otonomi dan Pembangunan Daerah Penulis : Mudrajat Kuncoro, Ph. pelaksanaan otonomi daerah di indonesia Makna otonomi dalam suatu Negara kesatuan sebagai wewenang yang diberikan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya. Salah satu cara460 JURNAL HUKUM NO. Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe, Banda Aceh: Banda Publishing, 2013. Sumber yang diulas berdasarkan juskonstitun. pdfParadigma baru pembangunan ekonomi daerah ditandai dengan lahirnya Undang-Undang otonomi daerah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang tadinya sentralistik menjadi desentralistik. ) 73 PEMBERIAN KEWENANGAN PADA DESA DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH (THE PROVIDING OF AUTHORITY TO VILLAGE IN THE CONTEXT OF REGIONAL AUTONOMY) Jefri S. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 dan pasal 10 UU No 22 tahun 1999, daerah mempunyai kewenangan dalam seluruh bidangOtonomi daerah di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah yang menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dengan kewenanganmasing-masing pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, Volume 12 No. UU tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya, sesuai dengan amanat Ketetapan MPR No. Dasar hukum otonomi daerah tertuang dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 , yang dalam salah satu pasalnya menyebutakan Otonomi Daerah adalah hak, wewenag, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan 25,54% 22,02% 28,32% 27,63% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%. 7Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) adalah lembaga independen pelaksanaan otonomi daerah yang lahir dari pemikiran bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang lahir sejak tanggal 1 Januari 2001 perlu dicermati terus menerus demi keberhasilannya agar terwujud keadilan dan kemakmuran rakyat di semua bagian. ” Makalah dalam Seminar Reformasi Hubungan Pusat-Daerah Menuju Indonesia Baru: Beberapa Masukan Kritis untuk Pembahasan RUU Otonomi Daerah dan Proses Transisi Implementasinya yang diselenggarakan ASPRODIA-UI, Jakarta, 27. dan pemerhati pembangunan daerah. Morality : Jurnal Ilmu Hukum Juni 2020, Volume 6 Nomor 1 16 PARTISIPASI MASYARAKAT BAGI PEMERINTAH DAERAH DALAM SISTEM.